IKATAN ALUMNI POLTEKKES YOGYAKARTA Weblog

Setelah dibahas dalam dua periode masa jabatan anggota DPR, akhirnya Rancangan Undang-undang Kesehatan yg baru telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna ketujuh yang dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono hari Senin (14/9/2009) di Jakarta. UU Kesehatan yang baru ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp J.P (K) ketika membacakan sambutan Presiden RI mengatakan bahwa pembahasan RUU Kesehatan yang sudah dimulai sejak tahun 2007 ini terkesan berjalan lambat karena banyak dipengaruhi berbagai kondisi perubahan seperti Amandemen UUD 1945, perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralisasi, pengaruh globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan kedokteran yang sangat pesat. Hal-hal tersebut mengharuskan pemerintah mengkaji ulang konsep pembangunan kesehatan kemasa depan yang lebih baik sebagai perubahan dari konsepsi pembangunan kesehatan yang sudah dituangkan dalam UU Kesehatan yang lama.

Pemerintah menyadari bahwa pembahasan terhadap materi muatan RUU Kesehatan ini memerlukan pendekatan yang multidisipliner, pemikiran yang cerdas baik dari sisi substansi maupun dari sisi cakupan pengaturan yang lebih baik ke masa depan dengan mengutamakan prinsip jaminan bagi hak asasi manusia di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, implementasi hak dan kewajiban berbagai pihak serta meningkatkan peran organisasi profesi.

Poin-poin penting

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta yang membacakan pidato Presiden memaparkan beberapa poin penting dalam RUU Kesehatan, terkait dengan pembiayaan kesehatan dan ketentuan aborsi yang menyebut dengan jelas istilah ”aborsi”, bukan ”tindakan medis”, seperti dalam UU Kesehatan sebelumnya. UU ini juga memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan harga obat esensi dan obat generik agar harganya terjangkau oleh masyarakat miskin.

Andi juga mengatakan, sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 5 persen serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 10 persen. UU Kesehatan menegaskan, hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif selama enam bulan.

Dan pasal tentang upaya perlindungan terhadap pasien, menjadi sorotan utama. Ketua Pansus RUU Kesehatan Ribka Tjiptaning mengatakan, masalah ini sengaja ditekankan, untuk memperbaiki upaya perlindungan pelayanan kesehatan konsumen, yang disebutnya menjadi masalah utama selama ini.

Pasal itu secara jelas menyebut, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan — baik milik pemerintah atau swasta — dilarang menolak pasien atau meminta uang muka. Selain itu, RUU ini juga menyebut akan memberi sanksi kepada pengelola rumah sakit, jika mereka menolak pasien dalam kondisi darurat. Di dalam aturan itu diungkapkan, sanksi itu berupa kurungan maksimal antara 2 dan 10 tahun, serta denda sebesar 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah.

Kita berharap dengan undang-undang kesehatan yang baru disahkan tersebut, maka layanan terhadap konsumen kesehatan bisa lebih baik, sehingga kasus penolakan terhadap pasien oleh rumah sakit tidak terulang kembali.

Berita ini dikutip dari:

1. Web site Departemen Kesehatan,
2. Kompas,
3. BBCIndonesia (http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/09/090914_ruukesehatan.shtml)